Beranda News Asman Abnur : Pelopor Reformasi Perizinan Kota Batam (2)

Asman Abnur : Pelopor Reformasi Perizinan Kota Batam (2)

34
0

Saat Asman Abnur menjadi Wakil Wali Kota Batam,  ia membuat gebrakan ketika reformasi pelayanan publik belum banyak digaungkan. Asman memulai dengan membenahi pelayanan publik di kantor Kecamatan Batuampar. Warga tidak lagi berdesak-desakan mengurus KTP. Ada loket khusus dan pegawai yang siap melayani tahapan dan prosedur membuat KTP siap melayani siapa saja.

Warga yang datang tinggal bertanya, apa kendala urusan mereka.  Di dalam loket, terpasang poster besar berisi persyaratan pembuatan dokumen kependudukan dan biaya yang harus dibayar warga, sesuai aturan. Begitu pula jangka waktu penyelesaian dokumen, dengan terang disebutkan. Semua transparan. Tak ada lagi yang namanya biaya siluman.

Pelopor perubahan itu adalah Asman Abnur, ketika itu, Wakil Wali Kota Batam.  Asman yang masuk ke pemerintahan dengan latar belakang pengusaha, kala itu, mengaku gemas melihat lambatnya pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah. Mengubah pola pikir atau mindset pegawai pemerintah adalah agenda utamanya.

Idiom kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat, mesti diubah dan ditinggalkan. “Pegawai pemerintah harus berpikir seperti orang swasta. Bekerja itu harus efektif dan efisien, dengan hasil yang maksimal,” katanya. Menurut Asman, para pegawai pemerintah punya potensi hebat untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar dan lebih berarti bagi masyarakat, ketimbang yang sudah mereka perbuat sebelumnya.

Rata-rata pegawai pemerintah adalah lulusan sarjana. Tak sedikit pula yang sudah mengantongi gelar S-2. “Hanya saja, budaya kerja yang sudah tertanam bertahun-tahun membuat mereka sulit berkreasi. Itu harus diubah,” kata Asman, ketika itu.

Ia lantas menggerakkan kesadaran para pegawai, tugas mereka adalah melayani masyarakat, bukan dilayani oleh rakyat. Itulah sebabnya, sektor pertama yang diubah adalah pelayanan publik. Asman yang punya pengalaman panjang di perbankan dan dunia usaha lalu memperkenalkan penerapan standar pelayanan minimum tiap-tiap unit pelayanan milik Pemerintah Kota Batam.

Standar pelayanan sangat penting bagi perubahan sistem. Standar itulah yang kelak bisa dijadikan ukuran, apakah perubahan itu gagal atau berhasil dijalankan. Pada titik tertingginya, suatu saat nanti, ia berharap mutu pelayanan pemerintahan setara dengan pelayanan perbankan. “Selain mengubah sistem, suasana pelayanan yang baik juga harus diciptakan. Loket pelayanan milik pemerintah, tak boleh kalah dari perbankan. Harus nyaman,” kata Asman.

Perubahan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan di Kantor Kecamatan Batuampar itu hanyalah satu dari sejumlah perubahan yang digagas Asman saat ia menjabat Wakil Wali Kota Batam. Sebagai orang yang berlatar belakang pengusaha, dan pernah menjabat Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, Asman paham benar, pelayanan perizinan usaha juga mesti direformasi. Standar pelayanan minimum juga harus diterapkan. “Pelayanan publik ini dampaknya luas.

Misalnya, pelayanan perizinan usaha, kalau prosesnya lancar tentu imbasnya akan terasa pada pergerakan ekonomi masyarakat,” katanya. Ekonomi dari skala kecil sampai besar, kata Asman, akan tumbuh dan berkembang, karena ada dukungan dari pemerintah berupa kemudahan perizinan. “Sebaliknya, jika terkendala perizinan, ekonomi rakyat bisa macet. Artinya, makin bagus pelayanan perizinan, makin baik pula perekonomian suatu daerah. Pelayanan publik ini kuncinya,” papar Asman.

Di penghujung 2003, ketika perubahan sedang mulai diterapkan, Asman harus meninggalkan Batam, hijrah ke Senayan sebagai anggota DPR RI. Tetapi, ia telah meninggalkan sebuah warisan besar, yaitu reformasi pelayanan perizinan. Ia telah menjadi trigger atau pemacu untuk sebuah perubahan.

Siapa menyangka, apa yang dilakukan Asman Abnur di Batam tahun 2003 itu, berbuah kepercayaan besar dari Presiden Republik Indonesia. Tanggal 27 Juli 2016 Asman Abnur dilantik menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia.

Sejumlah prestasi Asman saat menjadi Menpan RB antara lain, menciptakan zona integritas yang teritegrasi, memperbaiki dan membubarkan lembaga non structural yang tidak produktif, membenahi system rekrutmen Aparatur Sipil Negara, serta membuat mal pelayanan publik. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here